Difference between revisions 21216005 and 21223573 on idwiki

{{bedakan|Tiongkok}}
{{beralih|Republik Tiongkok}}
{{untuk|pemerintah [[Partai Nasionalis Tiongkok]] yang memerintah di [[Tiongkok Daratan]]|Republik Tiongkok (1912-1949)}}
{{Taiwan infobox}}
{{Infobox Chinese
| title = Republik Tiongkok
| collapse = no
| pic = 
| piccap = 
| t = 中華民國
| mi = {{IPAc-cmn|zh|ong|1|h|ua|2|-|m|in|2|g|uo|2}}
| bpmf = ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ
| w = Chung¹-hua² Min²-kuo² 
| p = Zhōnghuá Mínguó |tp=Jhonghuá Mínguó 
| mps = Jūng-huá Mín-guó
| gr = Jonghwa Min'gwo
| psp = Chunghwa Minkuo
| poj = Tiong-hôa Bîn-kok
| tl = Tiong-hûa Bîn-kok
| h = Chûng-fà Mìn-koet
}}
'''Taiwan''', secara resmi disebut sebagai '''Republik Tiongkok''' ([[Aksara Tionghoa Tradisional]]: 中華民國 (''Zhōnghuá Mínguó'')), adalah sebuah [[daftar negara dengan pengakuan terbatas|negara dengan pengakuan kedaulatan terbatas]] di [[Asia Timur]], yang saat ini wilayahnya mencakup [[Pulau Taiwan]], [[Kepulauan Penghu]], [[Kabupaten Kinmen]], dan [[Kepulauan Lienchiang]]. Taiwan berada di persimpangan [[Laut Tiongkok Timur]] dan [[Laut Tiongkok Selatan|Selatan]] di barat laut [[Samudra Pasifik]], dengan [[Republik Rakyat Tiongkok]] di barat laut, [[Jepang]] di timur laut, dan [[Filipina]] di selatan. Wilayah yang dikendalikan oleh Republik Tiongkok terdiri dari 168 pulau, dengan luas keseluruhan sekitar 36.193 km².

Kata "Taiwan" biasanya digunakan untuk merujuk kepada wilayah yang dikuasai Republik Tiongkok secara keseluruhan, sementara istilah "Tiongkok" merujuk kepada [[Republik Rakyat Tiongkok]], yang menguasai [[Tiongkok Daratan]], [[Hong Kong]], dan [[Makau]]. Republik Tiongkok berbeda dengan Republik Rakyat Tiongkok. Meskipun "Republik Tiongkok" adalah nama resmi negara ini, kata "Tiongkok" sekarang biasanya merujuk kepada Tiongkok Daratan yang pemerintahannya diambil alih oleh Republik Rakyat Tiongkok setelah berakhirnya pemerintahan [[Republik Tiongkok (1912-1949)|Republik Tiongkok Lama]] pada tahun 1949.

Republik Tiongkok bermula di Tiongkok Daratan, setelah penggulingan pemerintahan [[Dinasti Qing]] pada tahun 1912, yang menandakan berakhirnya 2.000 tahun masa pemerintahan kekaisaran. Kemunculannya di Tiongkok Daratan dikarenakan kemunculan panglima perang, pendudukan Jepang, dan perang saudara. Pemerintahannya di tanah besar tamat pada tahun 1949 saat [[Partai Komunis Tiongkok]] menggulingkan pemerintahan Partai Nasionalis Tiongkok.

Pemerintah Republik Tiongkok pindah ke [[Pulau Taiwan]] dan mendirikan ibu kota sementaranya di [[Taipei]], di mana mereka menganggap dirinya sebagai satu-satunya pemerintah untuk seluruh Tiongkok, termasuk tanah daratan yang sah. Pada masa yang sama, Partai Komunis Tiongkok di tanah daratan menafikan kemunculan Republik Rakyat Tiongkok dan mendakwa menjadi negara pengganti Republik Tiongkok di seluruh negara Tionghoa dan pemerintahan nasionalis di Taiwan tidak sah. Dari pendiriannya hingga pemindahannya ke Pulau Taiwan, Republik Tiongkok telah dikatakan sebagai satu produk [[Partai Nasionalis Tiongkok]], sebuah partai politik yang muncul sebagai hasil revolusi yang telah mendirikan Republik Tiongkok, sekalipun partai itu tidak lagi memerintah di Republik Tiongkok.

Pemerintah Republik Tiongkok kini telah mengukuhkan kedudukannya di Pulau Taiwan, dan menjadi identik dengan nama Taiwan. Oleh sebab ini, ia tidak lagi menuntut hak pemerintahan di Tiongkok Daratan dan [[Mongolia]]. Dewan Undangan Nasional juga telah meluluskan perubahan konstitusi untuk memberikan Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Lienchiang satu-satunya hak memerintah Republik Tiongkok melalui pemilu, melantik presiden dan keseluruhan anggota legislatif serta bersama dalam pemilu mengesahkan amendemen konstitusi Republik Tiongkok. Ini menandakan bahwa pemerintah Republik mengakui bahwa hak pemerintahannya terbatas pada kawasan taklukannya saja. Reformasi yang dimulai oleh Republik di Taiwan pada tahun [[1980-an]] dan tahun [[1990-an]] telah mengubah Taiwan dari pemerintahan satu partai, ke suatu negara demokrasi.

Pada akhir [[Perang Sino-Jepang Pertama]] pada tahun 1895, [[Dinasti Qing]] menyerahkan kedaulatan [[Pulau Taiwan]] kepada [[Jepang]] di bawah [[Perjanjian Shimonoseki]]. Berawal dari 123 tahun yang lalu, ketika klaim kedaulatan Dinasti Qing atas Pulau Taiwan dilepaskan. Pulau Taiwan tetap menjadi bagian dari Jepang hingga akhir [[Perang Dunia Kedua]] pada tahun 1945. Ketika Jepang dikalahkan, Pasukan [[Partai Nasionalis Tiongkok]] dari [[Republik Tiongkok (1912–1949)|Republik Tiongkok Lama]] menduduki Pulau Taiwan. Tetapi, Jepang mempertahankan kedaulatan atas Pulau Taiwan hingga 28 April 1952, ketika [[Perjanjian Perdamaian San Francisco]] mulai berlaku. Di bawah ketentuan perjanjian yang mengikat secara hukum inilah Jepang akhirnya melepaskan klaim mereka atas kedaulatan atas Pulau Taiwan.

== Sejarah ==

{{utama|Sejarah Republik Tiongkok}}

Taiwan pernah dijajah oleh [[Belanda]] (1624-1662), kemudian dibebaskan oleh [[Cheng Cheng-Kung]] pada tahun 1662, seorang loyalis [[Dinasti Ming]] ketika Dinasti Ming mengalami kekalahan dan digantikan oleh Dinasti Qing, dan mendirikan pemerintahan [[Kerajaan Tungning]] ([[1662]]-[[1683]]). Dengan [[Tainan]] sebagai ibu kotanya, Dinasti Cheng melakukan serangkaian operasi militer dan upaya untuk kembali merebut Tiongkok daratan yang sudah dikuasai oleh Dinasti Qing. Seperti halnya pemerintahan Republik Tiongkok pada masa pelarian Chiang Kai Shek dan [[Chiang Ching Kuo]] yang menyatakan akan merebut kembali Tiongkok daratan. Dinasti Qin akhirnya merebut pulau ini dari tangan Dinasti Cheng di bawah pimpinan [[Admiral Shi Lang]] sampai Jepang menguasai pulau ini (1895).

Wilayah Taiwan yang sekarang secara ''[[de facto]]'' merupakan wilayah Republik Tiongkok yang pernah menjadi protektorat Jepang setelah [[Perang Tiongkok-Jepang]] pada tahun 1895, ketika Tiongkok masih berada di bawah [[Dinasti Qing]] dari [[Manchuria]] yang berbuah kekalahan Tiongkok, dan [[Perjanjian Shimonoseki]] (1895) sampai berakhirnya masa [[Perang Dunia Kedua]] dan Taiwan diambil alih oleh pemerintahan [[Partai Nasionalis Tiongkok]].

Republik Tiongkok didirikan pada tahun [[1912]] menyusul revolusi yang dilancarkan oleh Dr. [[Sun Yat-sen]] melawan pemerintahan Dinasti Qing. Di kemudian hari, sesuai dengan tradisi pemerintahan di Tiongkok, tahun pemerintahan diganti menjadi tahun 1 Republik untuk tahun 1912 Masehi. Republik Tiongkok beribu kota di Nanjing.

Selepas kekalahan yang dialami Jepang pada [[Perang Dunia Kedua]], Taiwan telah diberikan kepada tentara Sekutu dan diduduki oleh Republik Tiongkok. Ia diperintah oleh pemerintahan militer yang korup, lantas terjerumus ke dalam keadaan kelam-kabut yang mencapai puncaknya pada [[Peristiwa 228]]. Keadaan darurat telah diundangkan pada tahun 1948.

Pada tahun [[1949]], Republik Tiongkok dipimpin oleh [[Chiang Kai-shek]] yang berhaluan nasionalis kalah dari perang saudara dengan Partai Komunis Tiongkok pimpinan [[Mao Zedong]] dan mundur ke Taiwan. Mao Zedong kemudian memproklamirkan berdirinya negara baru Republik Rakyat Tiongkok di Beiping, yang kemudian diubah namanya menjadi [[Beijing]] dan ditetapkan sebagai ibu kota negara baru tersebut.

Pada akhir Perang Sino-Jepang Pertama pada tahun 1895, Dinasti Qing menyerahkan kedaulatan Pulau Taiwan kepada Jepang di bawah Perjanjian Shimonoseki. Inilah intinya, 123 tahun yang lalu, ketika klaim kedaulatan Dinasti Qing atas Pulau Taiwan dilepaskan. Pulau Taiwan tetap menjadi bagian dari Jepang hingga akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Ketika Jepang dikalahkan, pasukan Partai Nasionalis Tiongkok dari Republik Tiongkok menduduki Pulau Taiwan. Tetapi, Jepang mempertahankan kedaulatan atas Pulau Taiwan hingga 28 April 1952, ketika Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 mulai berlaku. Di bawah ketentuan perjanjian yang mengikat secara hukum inilah Jepang akhirnya melepaskan klaim mereka atas kedaulatan atas Pulau Taiwan.

Oleh karena itu, satu-satunya kesimpulan yang dapat diakui di bawah hukum internasional adalah bahwa ketika Jepang melepaskan kedaulatan atas Pulau Taiwan pada 28 April 1952, Jepang secara efektif memberikan Pulau Taiwan kemerdekaannya. Pada saat itu, Pulau Taiwan sudah diduduki oleh Republik Tiongkok, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa Republik Tiongkok menjadi negara-bangsa yang merdeka di mata hukum internasional. Republik Tiongkok tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Klaim kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok atas Republik Tiongkok berakar pada agenda nasionalis garis keras yang didorong oleh Partai Komunis Tiongkok untuk mengkondisikan rakyatnya untuk menerima penguasa otoriter mereka. 'Hanya Partai Komunis Tiongkok yang dapat menyatukan kembali Satu Tiongkok dan menyatukan kembali tanah air,' mantra itu berbunyi, dan tidak ada keraguan bahwa itu efektif di dalam negeri. Masalahnya adalah bahwa itu adalah mitos belaka ketika datang ke Pulau Taiwan. Pulau Taiwan ditaklukkan oleh Dinasti Qing pada tahun 1683 ketika cucu Koxinga menyerah kepada pasukan Dinasti Qing. Sebelum ini, ada bukti kunjungan Dinasti Cina daratan ke Pulau Taiwan dan bahkan beberapa saran hubungan perdagangan, tetapi Pulau Taiwan selalu merupakan entitas independen dan tidak pernah di bawah administrasi Dinasti Cina daratan atau negara lain sebelum Belanda tiba pada awal abad ke-17. Pulau Taiwan tetap menjadi bagian dari Dinasti Qing selama 212 tahun sampai penandatanganan Perjanjian Shimonoseki melihat kedaulatan diserahkan ke Jepang. Seperti yang telah kita lihat, setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mempertahankan kedaulatan sampai melepaskannya pada tahun 1952. Republik Tiongkok tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Memang, dalam keseluruhan sejarahnya, Pulau Taiwan hanya pernah menjadi bagian dari Dinasti Qing selama lebih dari 200 tahun. Sebaliknya, Dinasti Qing menaklukkan Pulau Taiwan dengan paksa, mendudukinya selama lebih dari 200 tahun, dan kemudian menyerahkan kedaulatan. Kedaulatan ini tidak pernah dikembalikan kepada Republik Rakyat Tiongkok. Retorika nasionalistik historis yang terus dilontarkan Partai Komunis Tiongkok tentang Republik Tiongkok menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok sama sekali tidak benar. Pulau Taiwan diduduki oleh Dinasti Qing untuk waktu yang singkat. Tapi itu tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok.

Republik Tiongkok memenuhi definisi internasional sebagai negara-bangsa yang berdaulat. Hukum internasional menawarkan definisi yang sangat jelas tentang apa yang dimaksud dengan negara-bangsa yang berdaulat. Ini adalah negara yang memiliki populasi permanen, wilayah yang ditentukan, satu pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara berdaulat lainnya. Tidak ada yang bisa memberikan argumen meyakinkan apa pun bahwa Republik Tiongkok tidak memenuhi definisi ini. Ini memiliki populasi permanen sekitar 23,5 juta. Batas unit geografisnya, terdiri dari Kepulauan Taiwan, Penghu, Kinmen, Lienchiang, Wuqiu, Tungsha, dan Nansha. Yurisdiksi teritorialnya terdiri dari 36.193 kilometer persegi menjadikannya negara terbesar ke-137 di dunia, terjepit di antara Swiss dan Belgia. Ada satu pemerintahan yang mengatur wilayah ini dari Taipei. Untuk waktu yang lama ini adalah kediktatoran militer Partai Nasionalis Tiongkok, tetapi dalam beberapa tahun terakhir Republik Tiongkok/Taiwan telah menjadi demokrasi yang berfungsi penuh dan berkembang pesat dan tidak hanya mempunyai satu partai lagi. Republik Tiongkok juga memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara berdaulat lainnya. Saat ini memiliki belasan sekutu diplomatik formal dan jumlahnya akan jauh lebih tinggi tanpa permusuhan diplomatik dari Republik Rakyat Tiongkok. Perlu juga dicatat bahwa negara-bangsa yang berdaulat masih dapat eksis di bawah hukum internasional tanpa diakui oleh negara-negara berdaulat lainnya. Jadi, bahkan jika Republik Rakyat Tiongkok berhasil memburu semua sekutu Republik Tiongkok yang tersisa, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Republik Tiongkok masih memenuhi definisi sebagai negara berdaulat.

Ada sejumlah faktor lain yang menunjukkan posisi Republik Tiongkok sebagai negara bangsa yang berdaulat juga. Ini memiliki mata uang sendiri, Dolar Republik Tiongkok Baru. Ini memiliki bahasa sendiri, Mandarin tradisional yang dipakai juga oleh Hong Kong dan Makau, dan tidak menggunakan Mandarin sederhana yang dipakai oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Singapura (seperti Melayu dan Indonesia). Ia memiliki militernya sendiri dan ekonomi domestiknya sendiri yang berkembang pesat. Ini mengeluarkan paspornya sendiri yang diakui di seluruh dunia dan bahkan memiliki perjanjian bebas visa dengan lebih dari 150 negara. Dan Republik Tiongkok juga memiliki ideologi sendiri yaitu Ideologi Demokrasi seperti Amerika Serikat dan Indonesia yang jelas berbeda dengan Republik Rakyat Tiongkok yang berideologi komunis. Yang terpenting, ia juga memiliki budaya unik dan identitas nasionalnya sendiri. Bahkan Partai Komunis Tiongkok menilai bahwa orang Republik Tiongkok mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Tionghoa. Tetapi orang Republik Tiongkok mengatakan itu tidak benar dan jajak pendapat demi jajak pendapat terus menunjukkan bahwa mayoritas orang di Republik Tiongkok mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Taiwan. Meskipun ada banyak kesamaan antara budaya Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok, ada juga banyak perbedaan. Di bawah definisi yang diakui secara internasional, Republik Tiongkok memenuhi semua kriteria untuk menjadi negara. Hanya saja dibutuhkan pengakuan lebih banyak dari negara-negara lain agar Republik Tiongkok lebih dikenal di mata internasional.

Justru jika dilihat dengan sejarah yang benar dan rinci, Republik Tiongkok (Tiongkok Demokrasi) adalah Tiongkok yang sah dan bendera yang sah sejak tahun 1912 dan 1928. Kemudian terjadilah kudeta oleh Partai Komunis Tiongkok sehingga berdirilah Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok Komunis) sehingga berdirilah pada tahun 1949. Tetapi Republik Rakyat Tiongkok tidak bisa mengalahkan Republik Tiongkok seluruhnya jadi logikanya kedua negara seharusnya sama-sama sah. Sama seperti Republik Rakyat Demokratik Korea/Korea Utara (Korea Komunis) yang tidak bisa mengalahkan Republik Korea/Korea Selatan (Korea Demokrasi) sepenuhnya. Seharusnya kedua negara tersebut sama-sama sah. Malahan jika dilihat dengan sejarah yang benar dan rinci, Republik Tiongkok lah yang sah. Republik Tiongkok sudah berdiri sejak 1912 sedangkan Republik Rakyat Tiongkok baru berdiri sejak 1949. Berbeda dengan Korea karena kedua korea sama-sama merdeka di tahun yang sama. Jadi kedua korea adalah sah.

Semasa era [[Perang Dingin]], Republik Tiongkok ditampakkan Barat sebagai "Tiongkok Liberal" dan suatu bentuk penentangan terhadap [[komunisme]], sedangkan Republik Rakyat Tiongkok telah dilihat sebagai "Tiongkok Komunis". Pemerintahan Republik Tiongkok diakui sebagai satu-satunya pemerintah seluruh Tiongkok Daratan dan Taiwan yang sah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kebanyakan negara Barat hingga tahun 1970-an. Negara-negara Timur juga berpendapat sama.
 
Republik Tiongkok terus berada di bawah [[pemerintahan darurat]] seperti yang dinyatakan di dalam "Undang-Undang Darurat Selama Pemberontakan Komunis" dan pemerintahan satu partai hingga empat dekade dari tahun 1948 sampai 1987, saat presiden [[Chiang Ching-kuo]] dan [[Lee Teng-hui]], yaitu presiden pertama merupakan keturunan penduduk asli setempat, secara berangsur-angsur meliberalisasikan dan mendemokrasikan sistem pemerintahan

Pada tahun [[2000]], [[Chen Shui-bian]] dari partai pro-kemerdekaan [[Partai Progresif Demokrat]] memenangi [[pemilu presiden]] dan menjadi presiden pertama Republik Tiongkok yang bukan dari Partai Nasionalis. Dalam pemilu presiden yang berlangsung pada tahun 2004, setelah Insiden 319 yang terjadi satu hari sebelumnya. Chen dan wakil presiden [[Annete Lu]] tertembak sewaktu berpawai dalam satu kampanye di kota Tainan. Chen dilantik kembali sebagai Presiden Republik Tiongkok dengan kemenangan tipis 0,2%. Partai Pimpinan Chen dan Progresif Demokrat juga gagal menguasai dewan majelis dengan memenangkan mayoritas kursi, dan kalah atas Partai Nasionalis yang menginginkan penyatuan kembali dengan Tiongkok Daratan pada tahun 2005. Namun, Progresif Demokrat berhasil menguasai Dewan Nasional Republik Tiongkok.

== Referensi ==
{{reflist}}#ALIH [[Republik Tiongkok]]