Difference between revisions 5752811 and 5752820 on idwiki

{| style="vertical-align:top; border:1px solid #abf5d5; background-color:#f1fcf5; padding: .5em .5em .2em .5em "
! style="border-bottom:1px solid #abf5d5; background-color:#d0f5e5; padding:0.2em 0.5em 0.2em 0.5em; font-weight:bold; font-size: 120%" | '''Halo, {{PAGENAME}}. [[Wikipedia:Selamat datang|Selamat datang]] di [[Wikipedia bahasa Indonesia]]!'''[[Kategori:Wikipediawan yang bergabung bulan Juli 2012]]
|-
(contracted; show full)Di Keluarkan Di Markas Besar  Komanado Militer Makodam III.Tentara Pembebasan Nasional Papua barat(TPN-PB).


Hormat kami


Jendral Swillsond T.M.Kwalik
 Panglima TN Papua Barat Pembelah Hak-hak Dasar Kemanusiaan Rakyat papua.
⏎
⏎
== SUHU POLITIK DI PAPUA SEMAKIN MEMANAS  TAHUN INI. ==

SUHU POLITIK DI PAPUA SEMAKIN MEMANAS SEPEKAN TAHUN INI


Suhu politik di Papua semakin memanas sepekan ini. Bahkan panasnya Papua menjalar hingga ke Jakarta. Di beberapa tempat terjadi demo soal Papua. Namun belum terlihat ada upaya pemerintah untuk meredam gejolak di tanah Cendrawasih itu.
Beberapa kali terjadi insiden-insiden yang mengarah ke indikasi makar. Itu terlihat dari kecil eskalasi pengibaran pengibaran bendera Bintang Kejora di beberapa kesempatan. Misalnya saat peringatan proklamasi kemerdekaan RI dan saat Konggres Masyarakat Papua beberapa waktu lalu.
Korban pun berjatuhan, baik dari kalangan pemberontak maupun aparat keamanan RI. Perkembangan ini mengisyaratkan potensi gejolak separatisme di Papua masih sangat besar.
Menurut pemerintah, upaya pengokohan integrasi nasional telah banyak dilakukan, baik bersifat militer, persuasi bahkan insentif. Tapi sejauh ini belum sepenuhnya berhasil. Bahkan ada kecenderungan potensi separatisme menjadi kian meningkat bila melihat frekuensi konflik di Papua.
Pemerintah hampir selalu disibukkan dengan gerakan separatisme, sehingga Samuel Huntington pernah berkomentar Indonesia bisa bernasib seperti Yugoslavia dan Uni Soviet (almarhum), menjadi negara yang pecah akibat kegagalan menjaga integrasi nasional. Pandangan itu, bisa jadi, dilandasi kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia yang masyarakatnya paling plural dan selalu dihantui oleh gerakan separatisme.
Struktur masyarakat Indonesia yang heterogenitas etnik, sangat kental dengan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan primordialisme. Dengan struktur sosial yang sedemikian kompleks, Indonesia memang rawan dengan permasalahan konflik antaretnik, kesenjangan sosial, dan sulit membangun integrasi secara tetap.
Di papua, konflik yang mengarah ke disintegrasi bangsa terjadi akibat kesenjangan ekonomi. Kondisi tersebut kemudian memicu gejolak separatis, yang diduga karena adanya campur tangan kekuatan asing. Keterlibatan asing ini sudah diakui oleh menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Setidaknya, hal itu terlihat dari adanya konferensi International Lawyer for West Papua (ILWP) di London, Inggris, beberapa waktu lalu.
Selian itu, adanya peran Amerika Serikat dalam mendorong ketidakstabilan provinsi itu tak bisa diabaikan. Amerika secara terbuka melakukan intervensi, seperti beberapa kali kunjungan anggota Kongres AS. Fakta paling jelas adalah bercokolnya Freeport, perusahaan tambang emas AS, yang terbesar di dunia.
AS jelas memiliki kepentingan agar bisa mengeruk kekayaan Papua. Dan kepentingan tersebut memicu konflik horisontal dan vertikal terkait keberadaan Freeport. Belum lagi ancaman dari selatan, dimana Australia juga memiliki kepentingan politik di Papua. Dengan kenyataan tersebut, maka lengkap sudah kompleksitas ancaman disintegrasi nasional di Indonesia Timur.
Masalah itu bukan berarti tidak bisa dipecahkan sama sekali. Upaya mengatasinya memerlukan kebijakan yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan masyarakat kepada satu negara nasional.
Integrasi adalah proses sosiologis yang tidak bisa dilakukan dan ditempuh dalam waktu singkat. Hal ini memerlukan proses pembudayaan dan konsensus sosial politik diantara suku bangsa (etnik) di Indonesia.
Faktor kekuatan asing dalam masalah separatisme di Papua yang cukup besar, mesti dieliminr. Untuk mengatasinya dibutuhkan upaya diplomasi yang canggih. Dalam masalah Papua, perlu belajar dari kasus Aceh.
Sejak 12 Mei 2000, tatkala Pemerintah Indonesia menerima tawaran dari suatu organisasi kemanusiaan, Henry Dunant Center di Bavoir, Swiss, bertujuan untuk menciptakan rasa saling percaya ke arah terciptanya suatu penyelesaian damai konflik di Aceh. Pemerintah RI berupaya terus dengan menandatangani Persetujuan Penghentian Permusuhan (COHA) hingga penandatanganan MoU antara GAM dan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005 di Helsinski. Kesepakatan itu ternyata bermakna penting bagi peredaan ketegangan di Aceh yang telah berlangsung 30 tahun.
Kendati begitu, bukan berarti mendorong internasionalisasi masalah dalam negeri. Sebab, hal itu tidak saja merugikan kepentingan nasional, tetapi juga bisa membuat masalahnya menjadi kian kompleks dan menimbulkan implikasi yang luas dari sisi politik maupun hukum internasional. Oleh karena itu, penggunaan saluran internasional lebih diarahkan agar faktor internasional yang semula berpihak ke separatis, berbalik menentang separatisme di Indonesia.
Sementara di dalam negeri, penegakan hukum serta penyelesaian pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua, dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam NKRI, perlu diselesaikan dengan segera.
Pendekatan sosio kultura yang mengadopsi budaya lokal dalam pembangunan di Papua pun harus dikedepankan. Masyarakat Papua yang berpijak di bumi kaya raya, seyogyanya menikmati kekayaannya. (HP)

--[[Pengguna:Swillsond kwalik|Swillsond kwalik]] ([[Pembicaraan Pengguna:Swillsond kwalik#top|bicara]]) 1 Juli 2012 14.00 (UTC)